SatupenaNews.com | KOTA BOGOR – Persoalan lingkungan dan tekanan ekonomi rakyat menjadi ujian serius bagi arah kebijakan pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), harga kebutuhan pokok, beban bahan bakar minyak (BBM), hingga sulitnya memperoleh pekerjaan menjadi isu yang disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor dalam aksi demonstrasi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan, Selasa (27/10/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Multazam, bersama kader HMI menyampaikan desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang telah berjalan selama dua tahun. HMI menegaskan, ukuran keberhasilan negara tidak semestinya berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus tercermin dari kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyoroti ketimpangan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), gejolak harga kebutuhan pokok, dan beban biaya energi. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar penjelasan mengenai capaian ekonomi. Pemerintah didesak membenahi kebijakan ekonomi, menekan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta memperluas kesempatan kerja agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Multazam dan HMI juga menyoroti penanganan karhutla yang menuntut keseriusan pemerintah dari hulu hingga hilir. Penanganan kebakaran, pemulihan lingkungan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab harus dilakukan secara menyeluruh. HMI mendesak agar perlindungan lingkungan tidak berhenti pada respons ketika kebakaran terjadi, tetapi diperkuat melalui pencegahan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kritik mahasiswa turut diarahkan pada struktur Kabinet Merah Putih. HMI mendesak Presiden mengevaluasi efektivitas jajaran menteri dan mempertimbangkan perampingan kabinet demi memastikan anggaran negara digunakan secara efisien. Bagi HMI, setiap kebijakan dan belanja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di bidang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), HMI menuntut penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam agenda evaluasi, terutama terkait pengawasan anggaran, kualitas layanan, dan keamanan pangan. Sorotan tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar program pemerintah dikelola secara akuntabel dan benar-benar memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Pada sektor pendidikan dan agraria, HMI mendesak pemerintah menjamin pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru, mempercepat reforma agraria, serta melindungi masyarakat yang menjadi korban konflik lahan. Sementara itu, dalam persoalan demokrasi, mahasiswa menuntut penegakan supremasi sipil dan menolak militerisme di ruang sipil.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Kota Bogor menyampaikan delapan tuntutan, yakni menuntaskan penanganan karhutla dan memulihkan lingkungan; membenahi kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menjamin pendidikan gratis serta kesejahteraan guru; merampingkan Kabinet Merah Putih; mewujudkan reforma agraria dan melindungi korban konflik agraria; menuntaskan praktik KKN di lingkungan pemerintahan; serta menegakkan supremasi sipil dan menghapus militerisme di ruang sipil.
Multazam menempatkan evaluasi pemerintahan sebagai bagian penting dari penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan negara. HMI mendesak agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama tekanan biaya hidup, terbatasnya kesempatan kerja, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan.
Aksi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan tersebut menjadi momentum bagi HMI Cabang Kota Bogor untuk menyampaikan tuntutan perubahan kebijakan. Pemerintah diminta menunjukkan keseriusan melalui langkah terukur, transparansi penggunaan anggaran, dan penegakan hukum yang konsisten demi memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas penyelenggaraan negara.(Rls/Red)
Sumber: Surya SP
