SatupenaNews.com | PEMALANG, PEKALONGAN – Rantai pengelolaan limbah dari kawasan industri kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan alur pengelolaan limbah dari Perhutani Pine Chemical Industry (PPCI) Pemalang yang disebut berkaitan dengan PT Wahana Pamunah Limbah Industri (WPLI) di Kabupaten Serang, Banten, hingga dugaan keterlibatan pihak ketiga di wilayah Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa menerima dan siapa menyerahkan limbah. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah seluruh mata rantai pengelolaan tersebut memiliki dasar hukum, dokumen, izin, serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah, khususnya apabila material yang dimaksud memang masuk kategori Limbah B3.
Informasi mengenai dugaan keterkaitan tersebut kini perlu diuji melalui dokumen. Apakah benar terdapat hubungan kerja sama antara PPCI Pemalang dengan WPLI? Jika benar, apa bentuk kontraknya, kapan dibuat, jenis dan kode limbah apa yang menjadi objek pengelolaan, berapa volumenya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan hingga tujuan akhir?
Pertanyaan berikutnya justru menjadi lebih krusial. Apakah WPLI kemudian menyerahkan limbah tersebut kepada pihak ketiga di Jenggot, Kota Pekalongan? Jika benar, siapa pihak penerimanya dan atas dasar perjanjian atau dokumen apa pengelolaan tersebut dilakukan?
Di lapangan, pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas tersebut disebut berinisial S dan K. Namun, sampai informasi ini disusun, status legalitas dan kewenangan pihak tersebut dalam menerima atau mengelola limbah yang diduga berasal dari rangkaian kegiatan industri tersebut masih perlu diverifikasi secara resmi.
Hal ini penting karena dalam pengelolaan limbah B3, persoalan tidak berhenti pada adanya perusahaan pengelola yang memiliki kegiatan pengelolaan limbah. Setiap perpindahan limbah harus dapat ditelusuri secara jelas—mulai dari sumber, jenis dan karakteristik limbah, pengangkut, penerima, proses pengolahan, hingga tujuan akhir residunya.
Ketentuan mengenai pengelolaan Limbah B3 antara lain diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Karena itu, apabila benar terdapat perpindahan limbah dari satu pihak kepada pihak lainnya, seluruh proses tersebut semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen dan mekanisme yang berlaku.
Agung Sulistio, selaku Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI/KabarSBI.com), Ketua Umum GMOCT, sekaligus Ketua II DPP LPK-RI, menilai persoalan tersebut harus dibuka secara terang melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.
«“Kalau benar terdapat limbah dari PPCI Pemalang yang masuk dalam pengelolaan WPLI kemudian diserahkan kepada pihak ketiga di Jenggot, pertanyaannya sederhana: apakah pihak penerima tersebut memiliki legalitas dan persetujuan yang sesuai? Ini harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” ujar Agung.»
Menurut Agung, publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa dasar. Yang dibutuhkan adalah transparansi rantai pengelolaan limbah.
«“Kami tidak sedang menuduh WPLI melakukan pelanggaran. Kami meminta transparansi. Tunjukkan kontraknya, dokumen pengangkutannya, manifest atau Festroniknya, jenis dan kode limbahnya, siapa penerimanya, serta ke mana limbah tersebut akhirnya dikelola. Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya,” tegasnya.»
Agung juga mempertanyakan posisi pihak ketiga apabila memang benar terdapat penyerahan limbah dari WPLI. Menurutnya, status sebagai pihak penerima tidak cukup hanya berdasarkan hubungan bisnis atau kesepakatan antarpihak. Legalitas kegiatan harus sesuai dengan jenis limbah dan aktivitas pengelolaan yang dilakukan.
«“Jangan sampai pengelolaan limbah B3 hanya terlihat tertib di atas dokumen, tetapi ketika ditelusuri sampai mata rantai terakhir justru tidak jelas. Negara memiliki instrumen pengawasan. Kami mendorong instansi lingkungan melakukan verifikasi secara objektif dan terbuka,” katanya.»
Sorotan juga diarahkan kepada Perum Perhutani/PPCI Pemalang. Apabila memang terdapat kerja sama dengan WPLI, publik patut memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan limbah tersebut, termasuk apakah terdapat ketentuan mengenai pihak ketiga yang menerima atau mengelola limbah setelah keluar dari penguasaan pengelola utama.
“Kalau memang ada kontrak Perhutani atau PPCI Pemalang dengan WPLI, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaannya. Apakah WPLI dapat menyerahkan kepada pihak ketiga? Siapa pihak ketiganya? Apakah legalitasnya sudah diverifikasi? Ini yang harus terang,” ujar Agung.
Dalam konteks investigasi, sejumlah dokumen menjadi penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, antara lain kontrak atau SPK, dokumen serah-terima, manifest elektronik/Festronik, identitas dan legalitas pengangkut, jenis serta kode limbah, volume limbah, dokumen persetujuan lingkungan, hingga bukti tujuan akhir pengelolaan limbah.
Jika pihak yang disebut sebagai penerima di Jenggot memang melakukan aktivitas pengelolaan limbah, maka perlu pula dipastikan NIB, KBLI, persetujuan lingkungan, serta persetujuan atau persyaratan teknis yang relevan dengan kegiatan dan jenis limbah yang ditangani. Pemeriksaan tersebut merupakan ranah instansi berwenang dan tidak dapat digantikan hanya dengan pengakuan atau informasi sepihak.
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Pemalang, DLH Kota Pekalongan, serta aparat penegak hukum didorong melakukan verifikasi apabila ditemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam rantai pengelolaan tersebut.
Yang perlu ditegaskan, laporan ini tidak menyimpulkan bahwa WPLI, Perhutani/PPCI, maupun pihak berinisial S dan K telah melakukan pelanggaran hukum. Status tersebut hanya dapat ditentukan berdasarkan dokumen, hasil pemeriksaan resmi, dan apabila diperlukan, proses hukum yang berlaku.
Namun, apabila benar terdapat rantai pengelolaan PPCI Pemalang – WPLI – pihak ketiga di Jenggot, maka publik berhak mengetahui apakah seluruh prosesnya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kami akan tetap mengedepankan data dan dokumen. Kalau ternyata seluruh pihak sudah sesuai aturan, silakan dibuka dan dijelaskan. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ada langkah koreksi dan penegakan hukum sesuai kewenangan,” pungkas Agung Sulistio.
KabarSBI akan terus melakukan penelusuran terhadap dokumen dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab pers.(Tim/Red)
