SatupenaNews.com | JAKARTA –
Pemerintah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Setelah sekitar 11 bulan menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat realisasi progres kegiatan pemulihan yang memperoleh anggaran tahun 2026 mencapai kisaran 96–98 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengapresiasi kerja keras Satgas PRR bersama seluruh unsur pemerintah dalam memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sugiono menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, meskipun berbagai tantangan masih menghambat proses pemulihan.
“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” kata Sugiono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Realisasi Pemulihan 2026 Capai 96–98 Persen
Sugiono menjelaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan signifikan setelah berjalan sekitar 11 bulan.
Kegiatan pemulihan yang memperoleh alokasi anggaran tahun 2026 telah mencapai realisasi progres sekitar 96–98 persen. Namun, angka tersebut merujuk pada kegiatan yang telah memperoleh anggaran pada tahun tersebut, bukan berarti seluruh proses pemulihan di Sumatera telah selesai.
Pemerintah masih melanjutkan sejumlah pekerjaan secara bertahap sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan.
Dalam kunjungannya sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR. Laporan tersebut mencakup capaian pelaksanaan program serta kendala yang masih memerlukan penanganan.
Pemerintah juga mengerahkan dukungan regulasi dan anggaran untuk memulihkan infrastruktur serta layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah Perkuat Koordinasi dan Mitigasi Bencana
Sugiono menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait perlu memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa.
Menurutnya, percepatan pemulihan menjadi langkah penting agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
Selain memulihkan infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko bencana berikutnya dalam setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan khatulistiwa cenderung menghadapi kondisi lebih kering dibandingkan pola normal dalam beberapa dekade mendatang.
“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” kata Sugiono.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat ke dalam agenda pemulihan agar pembangunan kembali wilayah terdampak dapat mengurangi risiko kerusakan pada masa mendatang.
Banjir Susulan Hambat Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan wilayah terdampak.
Curah hujan tinggi memicu banjir kembali di sejumlah daerah, antara lain Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa wilayah di Aceh.
Tito menjelaskan bahwa sedimentasi pada sungai-sungai terdampak meningkatkan risiko luapan air ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya, banjir kembali merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat penanganan sungai sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan.
Penanganan 137 Sungai Jadi Prioritas
Tito menegaskan bahwa pemerintah perlu mempercepat penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembersihan dan penanganan sungai agar kapasitas aliran air dapat berfungsi lebih baik serta mengurangi potensi luapan saat hujan deras.
Langkah tersebut juga bertujuan melindungi infrastruktur yang telah diperbaiki dan mendukung kelancaran program rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak.
Pemerintah perlu menyelaraskan penanganan sungai dengan pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan layanan dasar, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat agar upaya pemulihan memberikan hasil yang berkelanjutan.
Pemerintah Dorong Pemulihan yang Lebih Tangguh
Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menuntaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera.
Capaian progres kegiatan tahun anggaran 2026 menjadi dorongan bagi Satgas PRR untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa, sekaligus mengantisipasi tantangan akibat cuaca ekstrem dan banjir susulan.
Melalui percepatan penanganan 137 sungai, penguatan mitigasi bencana, dan pemulihan infrastruktur, pemerintah berupaya membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara aman dan normal.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.
(Rls/Red)
