SatupenaNews.com | BOGOR – Konflik internal yang terjadi di tubuh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Bogor tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Ketua PC GP Ansor Kota Bogor harus memberikan penjelasan dan menunjukkan tanggung jawab kepemimpinannya, terutama ketika persoalan internal organisasi turut berdampak pada kader dan anggota Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kota Bogor.
Wakil Kepala Satkorcab Banser Kota Bogor, Eka Wahyudi, menilai bahwa seorang ketua cabang memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga soliditas, membangun komunikasi yang sehat, serta memastikan konflik internal tidak berkembang menjadi persoalan yang merugikan kader di bawah.
Menurutnya, jabatan ketua bukan sekadar posisi struktural yang memberikan kewenangan, melainkan amanah yang menuntut keberanian mengambil tanggung jawab ketika organisasi menghadapi persoalan.
“Ketika organisasi mengalami konflik dan kader di bawah ikut merasakan dampaknya, pertanyaan mendasarnya adalah di mana tanggung jawab kepemimpinan? Ketua PC GP Ansor Kota Bogor tidak boleh diam terhadap situasi ini. Harus ada penjelasan, evaluasi, dan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi,” tegas Eka Wahyudi.
“Jangan Jadikan Banser Korban Kegagalan Menyelesaikan Konflik”
Eka menegaskan bahwa anggota Banser bukan pihak yang seharusnya menanggung beban dari perselisihan di tingkat pimpinan. Kader Banser selama ini menjalankan tugas pengabdian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan organisasi.
Oleh karena itu, apabila konflik internal telah berdampak terhadap anggota Banser, persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan PC GP Ansor Kota Bogor.
“Banser bukan alat kepentingan siapa pun. Anggota Banser memiliki kehormatan, loyalitas, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Jangan sampai kader yang selama ini mengabdi justru menjadi korban dari konflik internal yang tidak kunjung diselesaikan oleh para pemimpinnya,” ujarnya.
Ia menilai, membiarkan konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas hanya akan memperbesar ketidakpercayaan kader terhadap kepemimpinan organisasi. Karena itu, Ketua PC GP Ansor Kota Bogor perlu menunjukkan sikap terbuka, bersedia dievaluasi, dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terdampak untuk menyampaikan keberatan maupun aspirasi.
“Kepemimpinan Harus Dibuktikan dengan Tanggung Jawab”
Menurut Eka, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada seberapa kuat seseorang mempertahankan jabatannya, melainkan pada kemampuannya menyelesaikan persoalan, menjaga persatuan, dan melindungi kader.
Ketika persoalan internal tidak kunjung menemukan jalan keluar, evaluasi terhadap kepemimpinan merupakan hal yang wajar untuk dibicarakan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Ketua harus berani menjawab persoalan yang berkembang, bukan membiarkan kader terus berada dalam ketidakpastian. Jika kepemimpinan tidak mampu menghadirkan penyelesaian, maka evaluasi harus menjadi pilihan yang terbuka. Kepentingan organisasi jauh lebih besar daripada kepentingan mempertahankan jabatan,” tegasnya.
Eka juga meminta agar penyelesaian konflik tidak hanya berhenti pada pernyataan atau komunikasi formal, tetapi diwujudkan melalui langkah yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kader.
Mendorong Evaluasi dan Penyelesaian di Tingkat Wilayah
Untuk mencegah konflik semakin meluas, Eka mendorong Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Barat agar memberikan perhatian terhadap persoalan yang terjadi di PC GP Ansor Kota Bogor. Apabila diperlukan, evaluasi dan mediasi perlu dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara proporsional sesuai mekanisme organisasi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang klarifikasi, mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya, serta memastikan hak dan kepentingan kader tidak diabaikan.
Eka menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi dan kader Banser Kota Bogor.
“Jangan sampai organisasi kehilangan kepercayaan kader hanya karena persoalan internal tidak diselesaikan secara bertanggung jawab. Ketua PC GP Ansor Kota Bogor harus menyadari bahwa kepemimpinan selalu disertai pertanggungjawaban. Jika ada persoalan, selesaikan. Jika ada kader yang dirugikan, dengarkan. Dan jika diperlukan evaluasi kepemimpinan, jangan menghindarinya,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengutamakan kepentingan organisasi, menghormati aturan yang berlaku, dan memastikan bahwa penyelesaian konflik benar-benar menghasilkan kepastian bagi kader Ansor dan Banser Kota Bogor. (Rls/Red)
Sumber: Egi
