Satupenanews.com | JAKARTA –
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan adanya perbedaan cukup besar antara angka kemiskinan Indonesia yang diperkirakan Bank Dunia dan angka yang dihitung berdasarkan statistik nasional.
Dalam Macro Poverty Outlook April 2026, Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Sementara itu, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.
Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi, perbedaan tersebut terjadi karena Bank Dunia dan BPS menggunakan garis kemiskinan serta metode pengukuran yang berbeda. Karena itu, menurut BPS, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai ukuran yang sama.
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional, termasuk US$8,30 PPP 2021 untuk negara berpendapatan menengah atas. Garis tersebut ditujukan antara lain untuk melihat dan membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara.
Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional dengan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN). Pengukuran ini memperhitungkan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan masyarakat Indonesia, termasuk standar kebutuhan makanan 2.100 kilokalori per orang per hari, serta pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
BPS juga menyebut garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan data Susenas dan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga, pola konsumsi, serta kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan demikian, 64,2 persen dan 8,07 persen merupakan angka yang dihasilkan dari dua standar pengukuran berbeda. Angka Bank Dunia digunakan dalam kerangka perbandingan internasional, sedangkan angka BPS merupakan ukuran kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional Indonesia.(Rls/Red)
Sumber: Kompas/Antara
