Satupenanews.com | JAKARTA – Kasus dugaan pemotongan bonus pegawai Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Bogor memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan kini mulai menelusuri ke mana aliran uang hasil pemotongan itu bermuara.
Salah satu informasi yang mencuat adalah dugaan adanya aliran dana hingga Rp4 miliar yang disebut-sebut diterima Bupati Bogor.
Namun, KPK belum membenarkan secara final bahwa uang tersebut benar-benar diterima Bupati Bogor. Lembaga antirasuah masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan penerima aliran dana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan mengurai secara menyeluruh aliran uang yang berasal dari pemotongan hak pegawai Dispenda tersebut.
“Untuk pihak-pihaknya siapa saja yang terlibat, siapa saja yang kemudian menerima aliran uang dari pemotongan anggaran tersebut, yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai pada Dispenda, nanti kami akan sampaikan secara lengkap konstruksinya,” kata Budi.
Bukan Lagi Sekadar Isu, Perkara Sudah Naik Penyidikan
Kenaikan perkara ke tahap penyidikan membuat kasus ini semakin serius. KPK sebelumnya melakukan penyelidikan sebelum akhirnya memutuskan membawa perkara tersebut ke tahap penyidikan pada Kamis (20/8/2026) malam.
Meski demikian, KPK belum menetapkan tersangka.
Budi menjelaskan, penyidik masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Artinya, penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi proses formil sekaligus menguatkan bukti-bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
“Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih sprindik umum,” ujarnya.
Siapa yang Menikmati Uang Potongan Pegawai?
Pertanyaan terbesar dalam perkara ini kini mengarah pada siapa yang sebenarnya menikmati uang hasil pemotongan bonus pegawai Dispenda.
KPK memastikan persoalan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Sejumlah saksi juga akan dipanggil untuk mengonfirmasi temuan yang telah diperoleh selama penyelidikan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat membuka pola pemotongan, besaran dana yang terkumpul, pihak yang mengelola, hingga dugaan aliran uang kepada pihak tertentu.
“Tentu nanti penyidik juga akan lakukan pendalaman, di antaranya pemanggilan para saksi ya, untuk meminta keterangan, mengonfirmasi sejumlah hal dari kegiatan penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan,” tutur Budi.
KPK Masih Tutup Rapat Identitas Pihak yang Diperiksa
KPK juga belum membuka secara rinci siapa saja pihak yang sebelumnya telah dimintai keterangan di Bogor.
Menurut Budi, pemeriksaan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Karena itu, KPK belum dapat mengungkap seluruh informasi kepada publik.
“Dalam konteks penyelidikan, kami memang belum bisa secara terbuka, belum bisa secara lengkap menyampaikan informasi dan setiap tahapannya,” pungkasnya.
Kini publik menunggu langkah berikutnya dari KPK. Apakah dugaan aliran Rp4 miliar itu benar mengarah kepada Bupati Bogor, siapa yang menginisiasi pemotongan bonus pegawai, dan siapa saja yang akhirnya menikmati uang tersebut?
Jawabannya masih menunggu hasil penyidikan KPK.(Rls/Red)
