Satupenanews.com | BOGOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (BEM UMBARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih belum tuntas di Kabupaten Bogor.
Aksi berlangsung pada Selasa (18/8/2026). Presiden Mahasiswa UMBARA, Apip Zaelani, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadikan investasi, pembangunan infrastruktur, dan proyek sebagai ukuran keberhasilan.
Menurut Apip, Kabupaten Bogor merupakan ruang hidup jutaan masyarakat yang masih menghadapi persoalan tanah, pekerjaan, lingkungan, pelayanan publik hingga birokrasi.
“Kabupaten Bogor bukan hanya tentang pembangunan, angka investasi, dan proyek-proyek infrastruktur. Kabupaten Bogor adalah ruang hidup jutaan rakyat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan tanah, pekerjaan, lingkungan, pelayanan publik, serta birokrasi yang semestinya bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Apip.
Dalam aksinya, BEM UMBARA menyoroti konflik agraria di wilayah Sukajaya dan Tamansari yang berkaitan dengan masyarakat dan PT Prima Mustika Candra. Mahasiswa mendesak Pemkab Bogor hadir memberikan kepastian hukum serta penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat.
Sorotan berikutnya menyasar dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Apip meminta persoalan tersebut ditangani secara transparan dan menjadi momentum untuk membenahi birokrasi agar terbebas dari praktik transaksional.
BEM UMBARA juga mendesak agar pembangunan Kabupaten Bogor benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah APBD, kata Apip, harus memberikan manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang berdiri, tetapi dari seberapa jauh pembangunan tersebut menghadirkan keadilan bagi rakyat,” pungkas Apip Zaelani.(Rls/Red)
Sumber :Surya SP
