Satupenanews.com | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) yang menyebut sedikitnya 8 WNI direkrut menjadi bagian dari militer Rusia.
Yusril menegaskan pemerintah masih melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan para WNI tersebut.
Informasi Ukraina menyebut mereka diduga direkrut dengan tawaran pekerjaan, gaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan berbagai tunjangan sosial. Pemerintah juga menyoroti kemungkinan adanya penipuan atau eksploitasi terhadap WNI.
Namun, jika nantinya terbukti ada WNI yang secara sadar masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin Presiden, terdapat konsekuensi hukum terkait kewarganegaraan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006.
Yusril menekankan, status kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak. Pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.(Rls/Red)
