Satupenanews.com | JAKARTA – Farhat Abbas mengenai wacana menduetkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilu 2029, disebut bukan merupakan sikap resmi organisasi relawan.
Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi Farhat Abbas. Hal itu disampaikannya untuk merespons spekulasi politik yang berkembang di tengah masyarakat, sebagaimana dilaporkan Kompas TV.
Menurut Andi, usulan memasangkan Gibran dengan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, tidak pernah menjadi keputusan maupun sikap resmi kelompok relawan mana pun.
Ia menjelaskan, pernyataan Farhat Abbas tersebut disampaikan dalam forum yang sama ketika Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan opini kontroversial mengenai wacana percepatan Pemilu 2029 di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Andi meminta publik tidak mengaitkan pernyataan tersebut dengan sikap resmi relawan pendukung Gibran, maupun kelompok yang selama ini mengawal pemerintahan.
“Usulan duet Gibran-KDM, merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili organisasi relawan mana pun,” demikian penegasan Andi dalam menanggapi isu tersebut.
Pihak relawan juga mengimbau seluruh elemen pendukung pemerintah untuk tidak terlalu dini terjebak dalam spekulasi mengenai konfigurasi politik Pemilu 2029. Menurut mereka, tahapan menuju kontestasi tersebut masih sangat panjang.
Para relawan dinilai lebih baik memusatkan perhatian pada pengawalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar dapat menjalankan program-program pemerintahan dengan baik.
Andi menegaskan, pihak relawan bersama kelompok yang berada di barisan pendukung Jokowi masih memiliki komitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.
Karena itu, wacana mengenai pasangan calon untuk Pemilu 2029 dinilai belum menjadi prioritas saat ini. Fokus utama, kata dia, adalah memastikan pemerintahan yang sedang berjalan dapat bekerja dan memenuhi harapan masyarakat.
Spekulasi mengenai peta politik 2029 sendiri dinilai masih terlalu dini, mengingat dinamika politik nasional masih dapat berubah dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai kemungkinan koalisi dan figur yang akan muncul nantinya akan sangat bergantung pada perkembangan politik menjelang pelaksanaan pemilu.(Rls/Red)
