Satupenanews.com | JAKARTA – Situasi politik nasional memanas di tengah bulan kemerdekaan. Di tengah maraknya rumor gerakan massa dan seruan turun ke jalan pada Agustus ini. Brigadir Jenderal (Purn) TNI Purnomo melontarkan pandangan tajam terkait peta kekuatan politik, potensi instabilitas, hingga posisi strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan negara.
Dalam wawancara eksklusif bersama kanal MADILOG, mantan Direktur di Bais dan BIA tersebut membedah berbagai persoalan krusial, mulai dari bayang-bayang oligarki, pengelolaan sumber daya alam, hingga dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya.
1. Ancaman Kudeta dan Sikap Tegas TNI terhadap Konstitusi
Menanggapi dinamika politik yang berkembang dan spekulasi mengenai suksesi kepresidenan jika terjadi hal-hal di luar dugaan, Haik Purnomo menegaskan bahwa TNI akan selalu memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta setia kepada negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ketika ditanya secara terbuka mengenai kemungkinan langkah TNI apabila terjadi krisis kepemimpinan yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan pandangannya dari perspektif militer. Meski demikian. Ia menekankan bahwa doktrin utama TNI adalah membela kedaulatan negara dan keselamatan rakyat di atas segalanya, serta mengawal konstitusi secara murni dan konsekuen.
2. Sorotan terhadap Oligarki dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Purnomo menyoroti bahwa ketegangan #politik saat ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berani menata ulang dan mengamankan kembali kendali atas sumber daya alam nasional. Menurutnya, langkah tegas ini memicu reaksi dari kelompok- kelompok oligarki dan pihak tertentu yang merasa dirugikan setelah bertahun-tahun menikmati keleluasaan ekonomi tanpa transparansi yang memadai.
Ia juga menyinggung berbagai persoalan ekonomi era sebelumnya, termasuk temuan PPATK terkait proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai memerlukan audit dan penegakan hukum yang transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
3. Isu “Kuda Troya” di Lingkaran Kekuasaan
Mantan petinggi intelijen tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan internal terhadap apa yang ia sebut sebagai “Kuda Troya” pihak-pihak di dalam sistem pemerintahan yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan visi pro rakyat Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintahan saat ini harus berani mengambil sikap ofensif dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor dan menertibkan kebijakan yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi gratis dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.
4. Menjaga Netralitas dan Kewaspadaan Intelijen Menghadapi Agustus
Terkait maraknya pesan berantai dan seruan aksi massa di media sosial menjelang pertengahan Agustus, Purnomo menilai bahwa aparat keamanan dan intelijen tentu telah membaca potensi kerawanan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penanganan keamanan tidak terjebak pada kecurigaan berlebihan terhadap aspirasi murni rakyat.(Rls/Red)
