Satupenanews.com | JAKARTA –
Indonesia merupakan salah satu pusat produksi kelapa sawit dunia. Di dalam industri ini terdapat perusahaan multinasional dengan kegiatan perkebunan, pengolahan dan perdagangan yang sangat besar di Indonesia, sementara perusahaan induknya berkedudukan atau tercatat di Singapura.
Salah satu contoh yang dapat diverifikasi dari dokumen perusahaan dan Singapore Exchange adalah Golden Agri-Resources Ltd (GAR).
GAR tercatat di Singapore Exchange sejak 1999. Untuk 2025, perusahaan melaporkan mengelola sekitar 531 ribu hektare perkebunan di Indonesia, termasuk perkebunan plasma, serta memproduksi sekitar 2,77 juta ton CPO.
GAR juga bukan sekadar perusahaan yang menanam dan menjual bahan mentah.
Perusahaan menjelaskan bahwa rantai bisnisnya terintegrasi, mulai dari perkebunan dan pemanenan, pengolahan tandan buah segar menjadi CPO dan palm kernel, hingga produksi minyak goreng, margarin, biodiesel, oleokimia dan berbagai produk bernilai tambah lainnya.
Dengan demikian, narasi “kebun di Indonesia, uang di Singapura” terlalu sederhana jika digunakan sebagai kesimpulan faktual.
Tetapi keberadaan perusahaan induk yang tercatat di Singapura tetap menimbulkan pertanyaan ekonomi yang sah:
Berapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan dari operasi di Indonesia?
Berapa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan operasional di Indonesia?
Berapa laba yang tercipta di entitas Indonesia?
Berapa bagian keuntungan yang kemudian mengalir kepada pemegang saham atau entitas di luar Indonesia?
Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan melihat alamat kantor pusat.
Ada angka yang bisa dilihat dari Indonesia
GAR menyebut PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) sebagai salah satu entitas operasional utamanya di Indonesia.
Dalam laporan 2025, SMART mencatat penjualan sekitar Rp86,9 triliun dan laba bersih sekitar Rp2,58 triliun. Perusahaan juga mengelola sekitar 136 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma.
Yang menarik, laporan keuangan konsolidasian SMART juga memberikan gambaran mengenai kontribusi pajaknya.
Pada 2025, SMART mencatat beban pajak kini Rp607,6 miliar.
Sementara pembayaran pajak penghasilan badan secara kas tercatat sekitar Rp564,4 miliar.
Selain itu, pembayaran bea keluar dan pungutan tercatat sekitar Rp2,68 triliun.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi fiskal dari aktivitas bisnis sawit di Indonesia.
Namun angka tersebut tidak boleh disebut sebagai total seluruh pajak yang dibayarkan Grup GAR di Indonesia, karena SMART hanyalah salah satu entitas dan pos pajak memiliki jenis serta mekanisme yang berbeda.
Justru di sinilah pentingnya transparansi berbasis data.
Bagaimana dengan Wilmar?
Pola serupa juga terlihat pada Wilmar International Limited.
Wilmar berkantor pusat di Singapura dan tercatat di Singapore Exchange.
Dalam laporan 2025, Wilmar menyebut total area sawit tertanam mencapai 234.334 hektare.
Sekitar 66% berada di Indonesia, atau secara matematis sekitar 154,7 ribu hektare.
Wilmar menyebut perkebunan Indonesia berada antara lain di Sumatra, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Bisnis Wilmar juga terintegrasi. Selain perkebunan dan pengolahan sawit, perusahaan memiliki aktivitas penyulingan, specialty fats, oleokimia, biodiesel, produk konsumen, perdagangan dan distribusi.
Karena itu, Wilmar pun tidak tepat digambarkan sekadar sebagai perusahaan yang mengambil bahan mentah dari Indonesia.
Tetapi pertanyaan ekonominya tetap penting
Perusahaan multinasional memang dapat menjalankan bisnis lintas negara. Kantor pusat di Singapura, perusahaan operasional di Indonesia, perusahaan perdagangan di negara lain, serta pemegang saham di berbagai yurisdiksi merupakan struktur yang lazim dalam bisnis global.
Karena itu, lokasi kantor pusat tidak otomatis membuktikan adanya penghindaran pajak atau pelanggaran hukum.
Tetapi struktur seperti ini membuat pertanyaan mengenai distribusi nilai ekonomi menjadi semakin penting.
Publik berhak mengetahui, sepanjang datanya tersedia:
– berapa omzet yang dihasilkan dari kegiatan di Indonesia;
– berapa laba yang dibukukan entitas Indonesia;
– berapa pajak penghasilan yang dibayar;
– berapa PPN, bea keluar dan pungutan lainnya;
– berapa dividen yang diterima pemegang saham;
– bagaimana transaksi dengan pihak berelasi dilakukan;
– bagaimana harga transfer antar-entitas dalam satu grup ditentukan;
– dan berapa nilai ekonomi yang akhirnya tinggal di Indonesia.
Semua itu harus diperiksa melalui laporan keuangan, laporan tahunan, keterbukaan informasi, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi dan data perpajakan yang dapat diakses publik.
Bukan melalui asumsi.
DATA KUNCI
GOLDEN AGRI-RESOURCES (GAR)
• Tercatat di SGX sejak 1999
• Perkebunan Indonesia: sekitar 531 ribu ha
• Produksi CPO 2025: sekitar 2,77 juta ton
• Memiliki rantai bisnis dari perkebunan hingga produk hilir
PT SMART Tbk — OPERASI INDONESIA GAR
• Penjualan 2025: sekitar Rp86,9 triliun
• Laba bersih 2025: sekitar Rp2,58 triliun
• Kebun: sekitar 136 ribu ha
• Beban pajak kini: sekitar Rp607,6 miliar
• Pembayaran PPh badan: sekitar Rp564,4 miliar
• Bea keluar & pungutan: sekitar Rp2,68 triliun
WILMAR INTERNATIONAL
• Kantor pusat: Singapura
• Total area sawit tertanam 2025: 234.334 ha
• Sekitar 66% berada di Indonesia
• Perkiraan matematis area Indonesia: sekitar 154,7 ribu ha
KESIMPULAN
Data yang tersedia tidak membuktikan bahwa GAR atau Wilmar secara ilegal mengambil kekayaan Indonesia atau menghindari pajak.
Yang dapat dibuktikan adalah bahwa kedua grup merupakan perusahaan agribisnis multinasional dengan kegiatan perkebunan dan pengolahan sawit yang besar di Indonesia, sementara struktur induk atau kantor pusatnya berada di Singapura.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar:
«”Kebunnya di Indonesia, markasnya di Singapura. Apa yang tersisa untuk Indonesia?”»
Pertanyaan yang lebih serius adalah:
“Dari seluruh nilai ekonomi yang dihasilkan industri sawit di Indonesia, berapa yang kembali kepada negara, pekerja, petani, daerah penghasil, dan masyarakat Indonesia?”
Jawabannya harus berupa angka yang dapat diaudit dan ditelusuri.
Karena sumber daya dan aktivitas ekonominya berada di Indonesia, maka kontribusi ekonominya juga layak dapat diperiksa publik.(Rls/Red)
Bukan slogan. Bukan tuduhan. Data.
Sumber: HJ.Hagia Sofia
